Kota Langsa – Tokoh pemerhati sosial Kota Langsa, Medy Sopian Pohan, meminta Kelompok Tani Rimueng Jaya menempuh jalur hukum untuk membuktikan klaim kepemilikan lahan seluas 145,99 hektare di Afdeling V Kebun Baru, Gampong Pondok Kelapa, Kecamatan Langsa Baro.
Medy yang juga menjabat Ketua AWNI menegaskan, apabila kelompok tani meyakini telah terjadi penyerobotan lahan oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional 6, maka persoalan tersebut sebaiknya diselesaikan melalui gugatan di pengadilan, bukan dengan membangun opini di ruang publik.
“Kalau memang yakin ada penyerobotan dan perbuatan melawan hukum oleh perusahaan, jangan hanya berbicara di media. Gugat saja ke pengadilan. Itu jalur hukum yang sah dan konstitusional,” tegas Medy kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, kepemilikan tanah harus dibuktikan melalui dokumen dan alat bukti yang diuji secara hukum. Hingga saat ini, menurut Medy, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan lahan tersebut merupakan milik Kelompok Tani Rimueng Jaya.
Ia juga mempertanyakan langkah kelompok tani yang mengaku memiliki dokumen kepemilikan, tetapi belum membawa persoalan tersebut ke ranah peradilan.
“Kalau dokumennya kuat, silakan ajukan ke pengadilan dan buktikan dalam persidangan. Biarkan hakim menilai berdasarkan bukti dari masing-masing pihak,” ujarnya.
Medy menilai polemik yang terus berkembang melalui pemberitaan dan media sosial tanpa kepastian hukum berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat serta mengganggu kondusivitas Kota Langsa.
Ia mengingatkan agar persoalan sengketa lahan tidak menjadi pemicu gesekan sosial maupun menimbulkan saling curiga di tengah masyarakat.
“Masyarakat Langsa cinta damai. Jangan sampai persoalan yang belum jelas status hukumnya justru memanaskan suasana. Penyelesaian harus mengedepankan bukti dan mekanisme hukum,” katanya.
Terkait desakan agar pimpinan perusahaan turun langsung menemui kelompok tani, Medy berpandangan bahwa pertemuan maupun tekanan melalui media tidak dapat menggantikan proses pembuktian hukum dalam sengketa kepemilikan tanah.
Meski demikian, ia menegaskan tidak bermaksud menghalangi hak kelompok tani untuk memperjuangkan klaim kepemilikannya. Menurutnya, pengadilan merupakan ruang yang memberikan kesempatan setara kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan bukti dan argumentasi.
“Jika memang tanah itu terbukti milik warga, perusahaan wajib menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan. Sebaliknya, jika tidak terbukti, semua pihak juga harus menerima hasilnya. Itulah penyelesaian yang bermartabat,” pungkasnya.
Tidak ada komentar