Fungsionaris GEUBRAK, Faudi Aulia. Aceh Tamiang – Gerakan Edukasi Transparansi dan Akuntabilitas Rakyat Anti Korupsi (GEUBRAK) mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanganan banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah pada November 2026.
Desakan tersebut disampaikan Fungsionaris GEUBRAK, Faudi Aulia, pada media, Sabtu (21/11/2026), Ia yang menilai banjir berulang di Aceh Tamiang tidak boleh hanya dipandang sebagai dampak tingginya curah hujan.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi persoalan lingkungan, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), infrastruktur pengendalian banjir, hingga kebijakan tata ruang wilayah.
Faudi menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya melakukan penanganan darurat ketika banjir terjadi, seperti mengerahkan alat berat, menyalurkan bantuan, dan memperbaiki tanggul yang rusak. Diperlukan langkah pencegahan jangka panjang dengan kebijakan terukur serta solusi konkret dari kawasan hulu hingga hilir.
“Persoalan banjir ini membutuhkan penanganan lintas sektor. Pemerintah harus berani mengevaluasi akar permasalahannya, bukan hanya sibuk melakukan penanganan ketika air sudah menggenangi permukiman masyarakat,” ujar Faudi.
Ia juga meminta Pemkab Aceh Tamiang segera berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh, pemerintah pusat, serta seluruh instansi terkait untuk merumuskan langkah penanganan banjir secara terpadu.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian GEUBRAK adalah kondisi kawasan hulu dan tutupan hutan di sepanjang daerah aliran Sungai Tamiang. Faudi menilai kawasan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tata air, menyerap air hujan, mengurangi erosi, serta mengendalikan aliran permukaan.
Karena itu, ia mendesak pemerintah bersama instansi terkait dan aparat penegak hukum melakukan audit lingkungan terhadap kawasan hulu DAS Tamiang, termasuk membuka informasi mengenai kondisi tutupan hutan, aktivitas pembukaan lahan, perizinan pemanfaatan kawasan, serta pengawasan terhadap dugaan pelanggaran lingkungan.
Selain persoalan kawasan hulu, GEUBRAK juga menyoroti tingginya sedimentasi Sungai Tamiang yang berpotensi mengurangi kapasitas tampung dan kelancaran aliran air.
Faudi menyebutkan, Bupati Aceh Tamiang sebelumnya telah menyampaikan bahwa sedimentasi Sungai Tamiang sudah tinggi sehingga diperlukan normalisasi atau rekonstruksi sungai sebagai salah satu langkah penanganan.
Menurutnya, program normalisasi harus segera disusun berdasarkan kajian teknis, pemetaan titik sedimentasi, serta perhitungan kapasitas aliran sungai. Pelaksanaannya juga harus disertai target volume pekerjaan, pengawasan kualitas, keterbukaan anggaran, dan evaluasi hasil pekerjaan.
“Normalisasi sungai jangan sampai hanya menjadi kegiatan seremonial atau sekadar menghabiskan anggaran. Harus ada perencanaan yang jelas, target pekerjaan yang terukur, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.
GEUBRAK turut meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi tanggul sungai, terutama pada titik-titik yang mengalami kerusakan, jebol, abrasi, maupun berpotensi kritis.
Faudi mendesak Pemkab Aceh Tamiang bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Wilayah Sungai Sumatera I mempercepat pendataan, rehabilitasi, serta pembangunan tanggul permanen berdasarkan kajian teknis.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan kualitas material dan konstruksi, pemeriksaan berkala terhadap tanggul yang telah dibangun, serta keterbukaan informasi mengenai anggaran dan progres pekerjaan.
Di sisi lain, persoalan drainase dan parit lingkungan juga menjadi perhatian GEUBRAK. Endapan lumpur, sampah, sedimentasi, serta saluran air yang tidak berfungsi maksimal dinilai dapat memperparah genangan di kawasan permukiman, terutama ketika hujan deras terjadi bersamaan dengan meningkatnya debit sungai.
Faudi menyebutkan, masih terdapat keluhan masyarakat mengenai saluran drainase yang belum diperbaiki secara maksimal setelah tertimbun lumpur akibat banjir besar pada November 2025.
Untuk itu, pemerintah diminta melakukan normalisasi parit dan drainase secara menyeluruh, memperbaiki saluran yang rusak, serta memastikan tidak terdapat penyempitan maupun penyumbatan yang menghambat aliran air.
Tak hanya infrastruktur, GEUBRAK juga meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan lahan, khususnya di kawasan bantaran sungai, dataran rendah, daerah rawan genangan, serta kawasan resapan air.
Faudi menilai setiap pembangunan permukiman maupun kawasan usaha harus memperhatikan kondisi geografis, daya dukung lingkungan, dan potensi risiko bencana.
“Apabila ditemukan pelanggaran tata ruang atau pemanfaatan kawasan yang memperbesar risiko banjir, pemerintah diminta melakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai ketentuan perundang-undangan,” pintanya.
Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, GEUBRAK menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah, yakni melakukan audit lingkungan dan evaluasi tutupan hutan di kawasan hulu DAS Tamiang, mempercepat normalisasi Sungai Tamiang, mengaudit kondisi tanggul sungai, menormalisasi drainase dan parit lingkungan, mengevaluasi RTRW, membuka informasi publik terkait anggaran dan progres pekerjaan, membangun sistem pemantauan serta peringatan dini banjir dari hulu hingga hilir, dan memperkuat koordinasi lintas instansi.
Faudi menegaskan masyarakat Aceh Tamiang berhak mendapatkan perlindungan, kepastian penanganan bencana, serta lingkungan yang aman dari ancaman banjir berulang.
Menurutnya, banjir tidak boleh terus dianggap sebagai kejadian tahunan yang harus diterima masyarakat tanpa adanya pembenahan mendasar dari pemerintah.
GEUBRAK berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata dan terukur agar persoalan kerusakan lingkungan, pendangkalan sungai, tanggul kritis, drainase tersumbat, serta tata ruang tidak terus menjadi persoalan yang berulang setiap musim hujan.
“Pemerintah harus hadir bukan hanya ketika air sudah menggenangi rumah warga, tetapi juga sebelum bencana terjadi. Pencegahan, pengawasan lingkungan, pembangunan infrastruktur berkualitas, dan penataan ruang harus menjadi prioritas,” pungkas Faudi.
Tidak ada komentar