GEUBRAK Kecam Penembakan Warga di Pidie, Desak Aparat Usut Tuntas Pelaku

Kota Langsa – Gerakan Edukasi Transparansi dan Akuntabilitas Rakyat Anti Korupsi (GEUBRAK) mengecam keras insiden penembakan terhadap warga sipil di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang terjadi saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, Rabu (4/11/2026).

GEUBRAK mendesak aparat penegak hukum (APH) segera mengusut tuntas kasus tersebut, mengungkap pihak yang bertanggung jawab, serta memberikan sanksi hukum seberat-beratnya apabila terbukti melakukan tindak pidana.

Baca Juga

6 hari  lalu

Akademisi Dorong Integrasi Budaya Lokal dan Nilai Islam dalam Kurikulum Aceh Timur

68 Redaksi

Inisiator GEUBRAK, Wahyu Ramadana, Kamis (5/11/2026), mengatakan insiden penembakan yang diduga melibatkan oknum anggota TNI AD itu telah mencederai rasa keadilan, keamanan, dan perdamaian masyarakat Aceh.

Menurutnya, peristiwa tersebut semakin memprihatinkan karena terjadi di tengah kegiatan keagamaan dan tradisi masyarakat. Kondisi itu dinilai berpotensi membangkitkan kembali trauma kolektif masyarakat Aceh terhadap pengalaman konflik masa lalu.

“Informasi yang beredar menyebutkan insiden ini diduga bermula dari persoalan pengibaran bendera Bulan Bintang yang kemudian memicu keributan dan ketegangan. Kami meminta seluruh pihak tidak berspekulasi dan aparat berwenang mengungkap fakta sebenarnya melalui investigasi yang objektif,” ujar Wahyu.

Baca Juga

6 hari  lalu

Akademisi Dorong Integrasi Budaya Lokal dan Nilai Islam dalam Kurikulum Aceh Timur

68 Redaksi

Ia menegaskan, segala bentuk kekerasan fisik maupun penggunaan senjata terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan dan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila insiden tersebut dipicu persoalan pengibaran bendera Bulan Bintang, kata Wahyu, penyelesaiannya harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Menurutnya, persoalan bendera dan simbol daerah semestinya diselesaikan melalui pendekatan persuasif, dialog, serta mekanisme hukum, bukan tindakan represif yang berujung pada kekerasan.

Atas kejadian tersebut, GEUBRAK mendesak Mabes Polri, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta lembaga terkait lainnya untuk segera membentuk tim investigasi guna mengungkap secara menyeluruh kronologi, motif, dan pihak yang bertanggung jawab dalam insiden penembakan tersebut.

GEUBRAK juga meminta aparat keamanan menghentikan segala bentuk tindakan represif dalam menangani persoalan sosial maupun persoalan simbol daerah di Aceh.

Selain itu, pihaknya menuntut adanya pertanggungjawaban hukum yang adil apabila ditemukan penyalahgunaan wewenang oleh aparat serta meminta pemerintah menjamin seluruh biaya pengobatan dan pemulihan bagi warga yang menjadi korban.

Wahyu menegaskan, pengusutan kasus tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel demi menjamin perlindungan hak asasi manusia serta menjaga perdamaian Aceh agar tidak kembali tercoreng akibat tindakan kekerasan.

“Kami berharap kasus ini diusut sampai tuntas dan tidak ada pihak yang kebal hukum. Perlindungan terhadap masyarakat sipil dan keberlangsungan perdamaian Aceh harus menjadi prioritas,” tutupnya.