Kejari Langsa Sita Rp250 Juta Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Drainase
Salah satu tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan jalan lingkungan dan drainase di Gampong Alue Dua, Kecamatan Langsa Baro. Kota Langsa – Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa kembali melakukan penyitaan uang dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan perumahan serta permukiman Gampong Alue Dua, Kecamatan Langsa Baro, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Langsa Tahun Anggaran 2023.
Dalam siaran pers Kejari Langsa disebutkan, penyitaan dilakukan pada Selasa, 29 September 2026, terhadap uang sebesar Rp250.936.244,63 dari tersangka NB selaku penyedia. Uang tersebut selanjutnya akan digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.
Proyek yang menjadi objek perkara tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.755.607.122. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Forensik Engineering Politeknik Negeri Lhokseumawe bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, ditemukan kekurangan volume dan sejumlah item pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis.
Temuan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp250.936.244,63. Dalam perkara ini, penyidik Kejari Langsa sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni YO selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran, NB selaku penyedia jasa, MJ selaku Direktur CV Gunung Agung Jaya, serta SW selaku konsultan pengawas.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Langsa Fadli Setiawan, SH, M.Kn, bersama penyidik melakukan proses penyitaan tersebut dengan disaksikan Kepala Seksi Intelijen Kejari Langsa Mhd. Hendra Damanik, SH, MH
“Uang hasil penyitaan kemudian akan ditempatkan pada rekening penerimaan lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Langsa di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Darussalam Kota Langsa,” jelas Fadli.
Langkah itu dilakukan untuk mengamankan barang bukti sekaligus memastikan uang tersebut tetap tersedia selama proses hukum berlangsung.
Penanganan perkara ini bermula dari Surat Perintah Penyidikan tanggal 17 November 2025 dan ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 29 Desember 2025.
“Keempat tersangka juga telah dilakukan penahanan di Lapas Kelas IIB Langsa sejak 8 September 2026,” ucapnya.
Para tersangka disangkakan melanggar ketentuan Pasal 603 KUHP jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan lain sebagaimana disebutkan dalam siaran pers Kejari Langsa.
Kejari Langsa menyatakan perkara tersebut akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh untuk memasuki tahap persidangan.
“Kejaksaan juga menegaskan komitmennya melakukan penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Tidak ada komentar